Gubernur Apolo Terima Data dan Dokumen Perkebunan Kelapa Sawit Dari Pemprov Papua
Kamis,19 Juni 2025
Gubernur Apolo Terima Data dan Dokumen Perkebunan Kelapa Sawit Dari Pemprov Papua
Merauke - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menerima data dan dokumen perkebunan kelapa sawit dari pemerintah Provinsi Papua
Penyerahan data tersebut berlangsung setelah pertemuan sekaligus penjelasan terkait data dan hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua.
Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubenur Apolo Safanpo di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Kamis (19/6/2025).
Sebelum membuka pertemuan, Gubernur Apolo menjelaskan bahwa
pada 2020-2022 Pemerintah Provinsi Papua melakukan kompilasi data, verifikasi data, dan integrasi data perizinan perkebunan kelapa sawit diseluruh wilayah kabupaten- kabupaten dalam cakupan Provinsi Papua yang selanjutnya disebut sebagai Data Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)
Saat itu juga, Pemerintah Provinsi Papua melakukan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut.
"Kegiatan ini waktu itu diselenggarakan untuk mendukung implementasi kebijakan satu peta di bidang perkebunan kelapa sawit,"kata Gubernur Apolo.
Lanjut dia, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 dan Intruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.
Lebih lanjut ia mengatakan, di 2022 itu juga terjadi pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Terkait kegiatan yang dievaluasi itu, ada 50 perusahaan kelapa sawit yang tersebar dalam 8 kabupaten.
Dari 8 kabupaten itu, di Papua Selatan ada tiga kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Tiga kabupaten juga di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi.
Selanjutnya, dua kabupaten lainnya berada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Lantaran sudah terjadi pemekaran DOB di Papua akhirnya kewenangannya diserahkan kepada pemerintah provinsi DOB yang baru terbentuk.
"Nantinya data kelapa sawit yang diserahkan ke kita itu yaitu tiga kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Mappi dan Kabupaten Boven Digoel, sementara dua lainnya ke Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, Papua Tengah,"ujarnya.
Ia menyampaikan terima kasih atas pelimpahan data dihari ini. Diharapkan kedepan ada koordinasi tim Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi agar bisa mendapatkan data valid, akurat dan sesuai dengan kondisi vaktual di lapangan.
"Apabila ada hal-hal yang kurang, bisa didiskusikan dan dicari solusinya sehingga kita dapat menindak lanjuti untuk melengkapi mana yang masih kurang,"kata dia.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Papua, Setyo Wahyudi mengatakan kehadiran dia dan rekan-rekannya di Merauke dalam rangka penyerahan data dan dokumen perusahaan kelapa sawit dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Selanjutnya, akan dibahas mengenai tim strategis nasional pencegahan korupsi terkait kelapa sawit.
"Kelapa sawit ini di Papua Tengah sama sekali tidak tersentuh, lantaran saat Papua masih bersatu kita masih konsentrasi di tambang-tambang,"ujar dia.
Namun, kata dia, kelapa sawit sebenarnya luar biasa, tenaga kerja dan kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cukup besar saat ini.
Seharusnya, menurut dia, penyerahan dokumen kelapa sawit ini diserahkan di 2022 namun masih ada hal teknis yang harus diselesaikan sehingga baru bisa diserahkan ditahun ini.
"Momentum ini luar biasa karena Papua Selatan dan Papua beda tipis, kalau kita bicara dari sumber-sumber keuangan,"kata dia.
Menurut dia, saat ini sawit menjadi potensi besar pasca lepasnya Papua Tengah lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)- nya sangat besar. Ketika Papua Tengah keluar, sawit ini menjadi salah satu sumber buat daerah.
Lanjut dia, lantaran didalam sawit itu ada sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ada pajak air permukaan, ada pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), dan pajak rokok.
"Pajak rokok dihitung dari jumlah penduduk. Jadi, sawit ini memang harus dijaga baik karena disitu ada potensi, pajak alat beratnya juga masuk untuk provinsi,"ujar dia.
Sehingga sawit perlu dijaga baik, kemudian dikelola dengan baik agar sumber-sumber pajak itu bisa membantu daerah dalam memperkuat fiskal. Dengan begitu, fiskal di Papua Selatan bisa dibantu dengan kelapa sawit.
Ia menyebut, perusahaan kelapa sawit di Papua Selatan cukup banyak,namun dari tim strategi nasional memang ada hal yang harus ditindak lanjuti.
"Dokumen kalau sudah diserahkan kemudian perizinannya dilihat kembali kalau ada kurang dilengkapi,"kata dia.
Harapannya, kata dia, yang selama ini memberikan kontribusi terhadap daerah baik itu provinsi maupun kabupaten setiap harinya meningkat.
Ia mengatakan, sementara ini kondisi efisiensi sekarang ini menyulitkan, namun kelapa sawit termasuk memperkerjakan tenaga lokalnya cukup banyak maka akan membantu memperbaiki kondisi perekonomian daerah.
"Memang, ada hal yang tentunya diperbaiki kedepan misalnya diperbaiki perizinannya, lokasi dan lainnya,"ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pasca penyerahan dokumen diharapkan dapat ditingkatkan baik dari produksinya, perlu perluasan, kemudian tenaga kerja bertambah, peralatannya bertambah perlu diperhatikan kedepan.
Karena penambahan-penambahan itu pasti ujungnya daerah yang akan menerima manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua Selatan.
Pertemuan itu dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua. Setelah penjelasan, Gubernur Apolo secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Biro Umum Setda Provinsi Papua
- 1447
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- APBD Pemprov
- Apolo Safanpo
- Apolo Safanpo (Gubernur Papua Selatan)
- Asmat
- BPK
- BPKP Papua
- Bank Mandiri
- Biliar
- Boven
- Boven Digoel
- Boven digoel
- CPNS Papua Selatan
- Cinderamata
- DOB dan Perempuan
- DWP Papua Selatan
- Dana Otonomi Khusus
- Danlanud J.A. Dimara
- Dekranasda Papua Selatan
- Demo CPNS
- Demo Pencaker OAP
- Demonstrasi Pencaker OAP
- Digoel
- Dinas Kesehatan Papua Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Disparekraf Papua Selatan
- Distrik Mindiptana
- Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua Selatan
- Ekonomi Daerah
- Ekonomi Kerakyatan
- Eliminasi Penyakit Menular di Papua Selatan
- Evaluasi Kinerja
- Fakultas Kedokteran
- Festival UMKM
- GMKI
- GPI Papua Syukuran
- Gapensi
- Garuda Indonesia
- Generasi Muda Papua
- Good Governance
- Gubernur Apolo Safanpo
- Gubernur Papua Selatan
- HUT
- HUT Kemerdekaan
- Harganas
- Hasil Tes CPNS
- Hijriah
- Hiswana
- Hotel Marriott siap dibangun di Merauke
- IKT
- Indonesia Emas 2045
- Infrastruktur
- Jaringan Internet
- KONI Papua Selatan
- KTM Salor
- Kantor Gubernur
- Kantor Sinode Wilayah Papua Selatan
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Keamanan
- KemenPAN-RB
- Kemitraan Pemerintah Gereja
- Kerja Sama Pemerintah dan Bank
- Kesehatan
- Kesehatan Anak
- Kesejahteraan Petani
- Keuskupan Agung Merauke
- Klinik PKU
- Komnas HAM
- Kota Metropolitan
- Kuliah Umum
- Kunjungan Menteri
- Kuota CPNS OAP
- Kuota CPNS Papua Selatan
- LHP
- Lantamal XI Merauke
- Layanan Kesehatan Primer
- Lomba Minat Bakat Siswa
- Lomba Minat Bakat Siswa (MBS)
- MRP
- Majelis Rakyat Papua Selatan
- Manajemen Pendidikan
- Mappi
- Masjid Darul Hidayah
- Merauke
- Migas
- Muhammadiyah
- Musda
- Musda DWP
- Musrenbang
- OPD Papua Selatan
- Olahraga
- Optimalisasi CPNS
- Orang Asli Papua
- POBSI
- PON 2028
- PPS
- PSN
- PWA
- PWM
- Papua
- Papua Selatan
- Paskibraka 2025
- Pastor Hendrikus Kariwop
- Pelajar Papua Selatan
- Pelayanan masyarakat
- Pembangunan Daerah
- Pembinaan Atlet
- Pemerintahan Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Pemprov Papua Selatan
- Pencaker CPNS Papua Selatan
- Pencegahan Korupsi
- Pendaftaran Ulang CPNS
- Pengabdian 25 Tahun Imamat
- Pengawasan
- Pengembangan Diri
- Pengembangan Talenta Muda
- Penghargaan & Empati Wagub Paskalis
- Penguatan Kapasitas
- Penjabat Sekda Maddaremmeng
- Peran Perempuan ASN
- Perbaikan Jalan
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Perumahan ASN
- Politik Lokal
- Protes CPNS
- Pusat Pemerintahan
- RI
- RPJMD
- RPJMD 2025-2029
- RPJPD 2025-2045
- Rakerkesda
- Renstra
- Rumah Sakit Pendidikan
- SMA Negeri 2 Merauke
- SMA YPK Merauke
- Santunan Anak Yatim
- Selatan
- Seleksi CASN
- Seleksi CPNS 2024
- Sertijab TNI AU Merauke
- Sinergitas
- Sosial
- Stunting
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Syukuran Imamat
- TNI AU
- TP PKK Papua Selatan
- Telekomunikasi
- Transformasi Kesehatan
- UMKM
- Universitas Musamus
- Universitas Musamus Merauke
- Wagub Papua Selatan Hadiri Misa Syukur Kades
- Wagub Paskalis Imadawa
- Wagup Paskalis Imadawa
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Wakil Gubernur
- Wakil Gubernur Papua Selatan
- Wakil Gubernur Paskalis Imadawa
- Yoseph Bladit Gebze (Bupati Merauke)
- apindo
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bnpt
- bovendigoel
- bulog
- dan
- di
- diskominfo
- ekonomi
- evaluasi apbd
- fkpt
- ke
- kominfo
- koni
- mappi
- merauke
- nkri
- nusantara
- oab
- pad
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- penipu
- persandian
- pgri
- pj. gubernur papua selatan
- pnbp
- politik
- pps
- provinsi papua selatan
- selatan
- statistik
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags:
