Pemprov Dorong Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
Sabtu, 23 Agustus 2025
Pemprov Dorong Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
Merauke - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus berupaya mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan negara
Demikian disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo menghadiri talk show, Kita Indonesia yang digelar oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Merauke.
Kegiatan itu berlangsung di halaman Kantor RRI Merauke, Sabtu (23/8/2025). Momentum ini digelar secara serentak di seluruh satuan kerja (satker) RRI di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Agustinus mengatakan khusus untuk wilayah perbatasan, Pemprov Papua Selatan tengah membuat satu kebijakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, meningkatkan infrastruktur wilayah perbatasan, dan sinkronisasi wilayah didaerah perbatasan.
"Karena, daerah perbatasan ini bukan hanya bukan hanya Papua Selatan saja tapi juga ada provinsi lain didaerah perbatasan,"kata dia.
Ia mengatakan, tujuan yang harus dilakukan dalam kebijakan itu di antaranya mempercepat perekonomian didaerah perbatasan, memperkuat keamanan dan pengelolaan kawasan perbatasan
Selanjutnya, meningkatkan destinasi di wilayah perbatasan, lantaran hampir semua orang yang datang ke Merauke ingin datang ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota.
"Mereka datang untuk melihat ada obyek wisata apa disana, mungkin kulinernya dan sejarahnya semua ada di perbatasan,"ujarnya.
Ada dua PLBN di Papua Selatan yakni PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke dan PLBN Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel.
Untuk itu, koordinasi terus dilakukan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten yang mempunyai wilayah perbatasan.
Masyarakat didaerah perbatasan harus mendapatkan perhatian khusus baik dari sisi perekonomian misalnya meningkatkan ekonomi keluarga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan lainnya.
"Masyarakat didaerah perbatasan harus diberikan bantuan-bantuan khusus supaya bisa hidup, karena mereka menggambarkan kehidupan orang Indonesia kepada negara lain di wilayah perbatasan,"kata dia.
Agustinus menyebut, perbatasan merupakan teras negara yang harus dibangun dengan baik, untuk kabupaten-kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan harus juga membuat aturan khusus terkait penyiapan kawasan perbatasan dengan baik.
"Ini harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya lantaran bakal mempengaruhi semua akses baik perekonomian, kesejahteraan, pendidikan, harus menjadi perhatian pemerintah baik provinsi maupun kabupaten,"ujarnya.
Dia menambahkan, tidak kalah pentingnya juga terkait keamanan, untuk koordinasi dengan aparat kepolisian/TNI juga sangat penting karena wilayah perbatasan merupakan gambaran dari Negara Republik Indonesia (NKRI).
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- ASN
